Bali Tolak Reklamasi

Bali Tolak Reklamasi Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Desa Pakraman Tanjung Benoa secara resmi menyampaikan PENOLAKAN terhadap Rencana Reklamasi Teluk Benoa. Senin (30/9), utusan dari Sabha Desa Tanjung Benoa mengirimkan surat bernomor 01/SD-TB/VIII/2013 kepada Gubernur Bali, Bupati Badung, DPRD Badung, Camat Kuta Selatan, Walhi Bali dan LPPM Unud. Surat itu mengenai pernyataan sikap terhadap Rencana Reklamasi Teluk Benoa. Pernyataan sikap menolak reklamasi itu merupakan hasil keputusan rapat sabha desa bersama aparat desa lainnya, 13 Agustus lalu. ,"Di kantor gubernur surat sudah diterima oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan nomor register 9383," kata Wayan Widyantara, utusan sabha desa yang membawa surat itu.

Di dalam surat tertanggal 14 Agustus 2013 tersebut terdapat dua sikap masyarakat Tanjung Benoa terhadap Rencana Reklamasi di Teluk Benoa :

1.	Masyarakat Tanjung Benoa MENOLAK keputusan Gubernur Bali melalui SK No : 2138/02-C/HK/2012 tentang pemberian izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa.
2.	Mereka MENOLAK seluruh rencana dan kegiatan reklamasi di kawasan perairan Teluk Benoa.

Gelombang penolakan yang paling keras disuarakan masyarakat Tanjung Benoa. Beberapa waktu lalu sekitar 800 orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa (Gempar) menggelar demonstrasi di perairan Teluk Benoa. Saat itu mereka mengendarai puluhan boat dan perahu.

Dalam aksi tersebut mereka mendesak Gubernur Bali Made Mangku Pastika mencabut surat keputusan pemberian izin reklamasi. Warga Tanjung Benoa juga tidak pernah menyetujui rencana reklamasi lahan lebih dari 800 hektar di Teluk Benoa. Masyarakat Tanjung Benoa hanya menyetujui perbaikan lingkungan Pulau Pudut di kawasan Teluk Benoa seluas 8 hektar. Juru Bicara Gempar, I Kadek Duarsa khawatir reklamasi akan membuat mata pencaharian warga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan akan hilang. “Jadi Teluk Benoa ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami, teluk Benoa ini sangat-sangat kita butuhkan, Teluk Benoa ini bagaikan budaya kami, disinilah kami berenang, mencari ikan kecil-kecil, jadi kalau Teluk Benoa ini direklamasi, bagaimana rakyat kami,” ucapnya.

Jika Gubernur Bali tidak mencabut izin reklamasi Teluk Benoa, warga mengancam akan memboikot acara Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) pada Oktober mendatang. Perhelatan tersebut akan dihadiri Presiden Yudhoyono dan berbagai kepala Negara asing. Anggota Sabha Desa (Tokoh Adat) Tanjung Benoa Wayan Budiasa menuturkan,” Kalau seandainnya reklamasi ini terjadi betul sesuai dengan SK Gubernur, kami dari masyarakat Tanjung Benoa, kami akan selalu melaksanakan demonstrasi bersama, ini merupakan awal yang kami lakukan untuk menggugah gubernur, anggota eksekutif dan legislatif.” Kalangan aktivis lingkungan juga menentang langkah Pemprov Bali mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa. Menurut Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali Wayan Gendo Suardana sebagai kawasan konservasi Teluk Benoa tidak dapat di reklamasi.

“Berdasarkan Perpres 45 tahun 2011 tentang tata ruang Sarbagita, jelas ini kawasan konservasi dan kemudian berdasarkan Perpres 122 tahun 2012, kawasan konservasi adalah salah satu kawasan yang dilarang untuk reklamasi, jadi gak perlu ada kajian apapun, kawasan konservasi tidak bisa direklamasi,” kata Gendo. Selain itu kata Gendo SK reklamasi Gubernur Bali bertentangan dengan putusan Makamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal tentang hak pengusahaan perairan pesisir (HP3).

Maraknya aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa, mendapat tanggapan DPRD Bali. Mereka mendesak Gubernur Made Mangku Pastika mencabut SK izin reklamasi. Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Gusti Putu Widjera menjelaskan, “SK Gubernur itu tidak sesuai dengan banyak poin disini, sudah barang tentu nanti pasti dibahas di eksekutif dan nanti akan segera koordinasikan bagaimana sikapnya itu, Apa yang disampaikan pada 12 Agustus itu adalah sebagai representatif kami selaku wakilnya rakyat.”

Setelah mendengar masukan berbagai kalangan, Gubernur Pastika akhirnya mencabut SK izin reklamasi kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional pada pertengahan Agustus lalu. “Per tanggal kemarin SK gubernur itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, kan banyak hal dan kita menerima saran, pendapat dan juga kajian yang dilakukan biro hukum", kata Pastika. Tapi bukan berarti kelestarian alam Teluk Benoa akan terjaga, sebab kajian terhadap rencana reklamasi di sana masih terus dilakukan.

Untuk mempopulerkan kampanye Penolakan terhadap Rencana Reklamasi di Teluk Benoa, sejumlah artis bali membuat lagu yang Berjudul Bali Tolak Reklamasi.

Jika ingin mendownload lagu Bali Tolak Reklamasi Klik DISINI

Lagu yang berjudul Bali Tolak Reklamasi tersebut secara khusus dibuat sejumlah artis Bali untuk mempopulerkan kampanye penolakan terhadap Rencana Reklamasi di Teluk Benoa. Lagu yang diciptakan oleh personil Nostress Band itu, dinyanyikan bersama-sama oleh puluhan artis Bali, termasuk personil sejumlah band ternama antara lain :